GENDENG, Hasil Tambangnya Bisa Buat Beli Negara, Pantesan Dipindah Sama Pak Jokowi thumbnail

GENDENG, Hasil Tambangnya Bisa Buat Beli Negara, Pantesan Dipindah Sama Pak Jokowi

Diposting pada

Presiden Jokowi (Joko Widodo) melakukan kunjungan kerja ke daerah Provinsi Jawa Timur melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan pabrik pengolahan hasil tambang (smelter) milik PT Freeport Indonesia.
PT Freeport Indonesia membangun smelter pengolahan tembaga di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integreted Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur, dengan masa kontrak 80 tahun.
Biaya pembangunan smelter di Gresik sepenuhnya ditanggung Freeport melalui pinjaman.
Nilai investasi pembangunan smelter itu diperkirakan mencapai tiga miliar Dollar AS.
Sejumlah faktor yang jadi pertimbangan Freeport membangun smelter di Gresik Beritaku.co lain tersedianya infrastruktur pelabuhan, jalan, pasokan energi, pengolahan limbah, dan proses perizinan.
Kemudian, pertimbangan kemudahan mendapatkan sumber daya manusia dalam proses pembangunan smelter yang membutuhkan sekitar 40 ribuan orang tenaga kerja.
Nantinya, Freeport Indonesia juga memerlukan sekitar 750 sampai seribu orang untuk mengoperasikan smelter pengolah tembaga di Gresik.
Pembangunan smelter atau pemurnian tambang mineral PT Freeport Indonesia (PTFI) di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, ditargetkan akan beroperasi pada 2023.
pembangunan smelter di Gresik telah kerjakan di lokasi yang dulu tanahnya rawa sehingga harus dipadatkan agar posisi smelter tidak bergeser saat terjadi bencana alam seperti gempa bumi.
smelter PT FI yang dibangun di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik tersebut diperkirakan menelan dana 3 miliar dolar AS.
Pembangunan smelter ini merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba).
Supaya tidak mengekspor bahan mentah, perusahaan tambang wajib melakukan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil pertambangan.
Melalui tim pengawasan independen (independent verificator), pemerintah akan mengevaluasi progres pembangunan smelter dalam rentang waktu enam bulan sekali.
Jika tidak mencapai target yang ditentukan setiap enam bulan, izin ekspor perusahaan itu akan dicabut.
sejak akhir 2018 lalu Indonesia secara sah memiliki 51 persen saham Freeport setelah BUMN PT Indonesia Asahan Analum (Inalum) menyepakati persetujuan penjualan dan pembelian (Sales Purchase Agreement/SPA) dengan Freeport Mcmoran Inc dan Rio Tinto.
Saat ini, menurut data PT Freeport Indonesia, kepemilikan PT Freeport Indonesia adalah 26,24 persen milik PT Inalum, 25 persen PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM) dan 48,76 persen Freeport McMoran Inc.
#jokowi
#freeportindonesia